Jakarta–Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina menilai, kebijakan impor BBM satu pintu melalui PT Pertamina (Persero) untuk mengatasi kelangkaan BBM nonsubsidi di SPBU swasta, sudah tepat.
Dia bilang, kebijakan impor BBM satu pintu di Pertamina, diyakini akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Meski di awal penerapannya berpotensi menimbulkan gangguan distribusi. Gangguan tersebut hanya bersifat sementara, sementara manfaat ke depan jauh lebih signifikan.
“Dengan mekanisme satu pintu, pengawasan harga akan lebih mudah dilakukan negara. Selama ini, permainan harga oleh sejumlah pelaku kerap merugikan masyarakat. Kebijakan ini akan membuat pengawasan lebih terkontrol,” ujar Nevi di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia menjelaskan, dasar hukum kebijakan impor BBM satu pintu tertuang dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 serta perubahannya, Perpres Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun2021. Regulasi tersebut secara tegas melarang impor langsung oleh SPBU swasta kecuali jenis tertentu, sehingga seluruh pembelian BBM harus melalui Pertamina.
Meski begitu, Nevi menekankan perlunya revisi regulasi agar kebijakan ini tidak menghambat iklim investasi hilir migas. “Kami mendorong agar ada mekanisme transparansi harga dan margin wajar bagi SPBU swasta. Hal ini penting untuk menjaga persaingan sehat dan melindungi konsumen,” tegasnya.
Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sumbar II itu, menyoroti pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Caranya bisa dengan mempercepat pembangunan kilang.
Ia menyebut adanya rencana pembangunan 17 kilang modular senilai US$8 miliar oleh BPI Danantara, menjadi sebuah peluang strategis. “Jika terealisasi, proyek ini akan memperkuat ketahanan energi, menstabilkan pasokan, sekaligus menghemat devisa impor migas,” jelas Nevi.
Nevi menegaskan, Fraksi PKS mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal agar proyek kilang modular tidak terbengkalai, seperti program sebelumnya.
Perlu didorong agar pembangunan kilang dimasukkan dalam roadmap hilirisasi migas nasional. Integrasi ke sektor petrokimia bertujuan untuk memberi nilai tambah lebih tinggi.
“Pertamina harus siap menambah impor sekitar 1,4 juta kiloliter hingga akhir tahun dan memastikan logistik berjalan lancar. Pemerintah pun perlu mengawasi ketat agar tidak ada kelangkaan di SPBU swasta,” pungkasnya.
