LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area memperkuat sinergi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak aktivitas pertambangan melalui penguatan Forum Desa MATAPPA, soft launching Program Jaga Desa, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang kelembagaan peningkatan kesejahteraan desa pada jalur mobilisasi pertambangan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Jumat (5/6/2026), tersebut dihadiri Bupati Luwu Patahudding, Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibu, Kajari Luwu Muhandas Ulimen, Penjabat Sekretaris Daerah Muhammad Rudi, unsur Forkopimda, jajaran PT Masmindo Dwi Area, serta Forum Desa MATAPPA.

Bupati Luwu Patahudding menegaskan bahwa investasi merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, menurutnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Luwu memandang bahwa investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Patahudding.

Ia menyambut baik peluncuran Program Jaga Desa yang dibangun melalui tiga pilar utama, yakni Jaga Stabilitas Desa, Jaga Masa Depan Desa, dan Jaga Keselamatan Desa.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus terus diperkuat melalui komunikasi yang terbuka, musyawarah, dan kerja sama yang berkelanjutan agar investasi mampu tumbuh seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, mengatakan investasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai Program Jaga Desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Masmindo Dwi Area, Trisakti Simorangkir, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memperbaiki pendekatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan, transparansi, dan ruang dialog menjadi kunci membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Melalui Forum Desa MATAPPA, kata Trisakti, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung sehingga berbagai program yang dijalankan perusahaan dapat lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan PT Masmindo Dwi Area tentang kelembagaan peningkatan kesejahteraan desa pada jalur mobilisasi pertambangan.

Kesepakatan ini menjadi dasar penguatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di desa-desa terdampak.

Ruang lingkup kerja sama meliputi penguatan Program Jaga Stabilitas Desa, Jaga Masa Depan Desa, dan Jaga Keselamatan Desa dengan tetap memperhatikan aspek sosial, kondisi masyarakat, serta prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap investasi yang berkembang di daerah tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (ahas)