MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) termasuk Sekda seluruh Indonesia untuk membicarakan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Sekolah Rakyat dan juga soal Sekolah Garuda.
Jufri bilang, para Sekda akan memberikan masukan soal persoalan yang ada di daerah masing-masing dengan tiga isu utama itu. Dia menyampaikan, akan membahas soal nasib PPPK kedepan dengan anggaran yang ada di daerah.
“Kami ini diundang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh Sekda, provinsi, dan kabupaten/kota. 416 kabupaten, 98 kota, 38 provinsi. Sekdanya diundang ke Jatinangor dalam rangka bicara termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan PPPK. Itu kita akan bicarakan di sana, dan ini masukan yang baik ini, akan saya pertanyakan (soal nasib PPPK kedepan),” katanya, Kamis, 23 Oktober 2025.
Dia bilang, postur anggaran untuk PPPK tahun ini sudah ada, namun yang belum dibicarakan adalah untuk tahun depan. Sehingga ia ingin diberi masukan soal itu.
“Kan memang PPPK itu selalu di awalnya itu dikatakan disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing daerah. Kalau daerah tidak sanggup lagi, jangan paksakan diri. Seperti itu,” ujar Jufri.
Jufri menegaskan, Gubernur Sulsel berpihak kepada PPPK ini. Meski demikian katanya, perlu dilihat lagi postur anggaran yang ada.
“Kalau Pak Gubernur sih, keberpihakannya ke PPPK saya tidak ragukan. Karena beliau memang katakan, kita harus membayarkan gaji PPPK. Artinya kan beliau berpihak ke PPPK. Kalau saya, lebih realistis,” ungkapnya.
“Satu kebijakan tidak mungkin memuaskan semua orang. Karena itulah, memilihkan alternatif, dikasihlah alternatif yang paling sedikit resikonya. Pertanyaan besarnya, kalau dibandingkan belanja PPPK untuk pembangunan infrastruktur bagi publik, saya tanya, mana yang lebih banyak jumlah PPPK daripada jumlah rakyat yang butuhkan infrastruktur? Tidak usah dijawab,” tutup Jufri.
