Makassar, kartamedia.id – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini semakin meluas di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Takalar, mengancam ribuan sapi dan menyebabkan kerugian besar bagi peternak. Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Mallarangan Tutu, dalam rapat evaluasi yang digelar Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (31/01/2025), meminta pemerintah, terutama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengatasi wabah tersebut sebelum situasi semakin memburuk.
“Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bisa hanya menunggu laporan dari bawah. Mereka harus proaktif turun ke lapangan, memastikan vaksinasi berjalan dengan cepat, dan memperketat pengawasan lalu lintas ternak agar wabah ini tidak semakin meluas,” tegas Mallarangan Tutu.
Dari laporan peternak yang diterima Mallarangan Tutu, hampir seluruh wilayah di Takalar sudah terdampak, dan jika tidak segera ditangani, wabah ini bisa menyebar ke wilayah lain. Sapi yang terinfeksi mengalami pincang, luka di mulut, serta kehilangan nafsu makan, yang mengakibatkan harga jual anjlok dan angka kematian ternak meningkat drastis.
Sebagai seorang alumni Peternakan IPB, Mallarangan Tutu tidak hanya menyoroti lambannya respons pemerintah, tetapi juga menawarkan solusi nyata untuk pengendalian PMK. Ia mengusulkan pembentukan zona karantina bagi ternak yang masuk ke Sulsel atau Takalar, penerapan biosekuriti yang lebih ketat di peternakan, serta digitalisasi pemantauan wabah agar respons lebih cepat dan akurat. Selain itu, ia juga mendorong penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk solusi jangka panjang.
“Kita tidak bisa hanya bersikap reaktif setiap kali wabah terjadi. Perlu ada strategi yang sistematis, mulai dari penguatan pengawasan hingga pemanfaatan inovasi teknologi, agar peternakan di Sulsel dapat lebih tangguh menghadapi ancaman seperti ini,” jelas Mallarangan Tutu.
Ia juga menekankan pentingnya penambahan tenaga penyuluh peternakan sebagai bagian dari upaya pengendalian wabah. Berbeda dengan sektor pertanian yang memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa dan kelurahan, sektor peternakan saat ini tidak memiliki tenaga penyuluh khusus dan hanya mengandalkan PPL pertanian yang tidak memiliki spesialisasi dalam kesehatan ternak.
“Bagaimana kita bisa mengatasi wabah ini kalau di lapangan saja tidak ada tenaga khusus yang menangani peternakan? Dinas Peternakan harus segera mengusulkan dan mengalokasikan tenaga penyuluh peternakan yang memadai agar ada pengawasan yang lebih efektif,” desaknya.
Selain itu, Mallarangan Tutu juga mendorong peningkatan kapasitas laboratorium pengujian kesehatan hewan di Sulsel, agar deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah PMK bisa dilakukan dengan lebih baik.
“Dinas Peternakan harus lebih agresif dalam meningkatkan kapasitas laboratorium dan mempercepat pengujian sampel PMK. Tanpa langkah ini, kita hanya akan selalu berada dalam posisi reaktif setiap kali wabah terjadi,” tambahnya.
Anggota DPRD Sulsel Dapil 3 (Gowa dan Takalar) ini berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini hingga ada tindakan nyata dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel. Mallarangan Tutu menegaskan bahwa peternak di Sulsel, khususnya di Gowa dan Takalar, tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi wabah ini.
“Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan memastikan bahwa Dinas Peternakan tidak hanya bekerja di atas kertas, tetapi benar-benar turun ke lapangan untuk melindungi peternak kita,” tutup Mallarangan Tutu.
Tinggalkan Balasan