PALOPO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan bertema “Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Lingkup Bawaslu Palopo” di Gedung Opu Daeng Risadju, Jumat (26/09/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Kepala Kesbangpol Palopo Hasta Bulu yang mewakili Wali Kota, Komisioner Bawaslu Sulsel Andarias Duma, Ketua Bawaslu Palopo Khaerana SE MM, serta pimpinan DPRD Palopo Harisal A Latief dan Alfri Jamil. Sejumlah tokoh partai politik, perwakilan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, Yayasan Bumi Sawerigading, serta awak media juga ikut menjadi peserta.
Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana, menegaskan kegiatan ini menjadi momentum evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024, sekaligus pembenahan kelembagaan ke depan. Ia mengakui masih terdapat kekurangan pada penyelenggaraan lalu, sehingga masukan dari berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan.
“Alhamdulillah, Pemilu 2024 di Palopo dapat berlangsung aman meski ada dinamika. Kini kami fokus pada pengawasan pendataan pemilih, termasuk koordinasi dengan TNI dan Polri untuk mendata purnawirawan agar dapat masuk dalam daftar pemilih,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kondisi kantor Bawaslu Palopo yang mengalami kerusakan, dan berharap dukungan pemerintah daerah dalam perbaikan sarana.
Kepala Kesbangpol Palopo, Hasta Bulu, menegaskan komitmen Pemkot menjaga kemitraan dengan Bawaslu sebagai pilar demokrasi. Ia berpesan agar Bawaslu terus berbenah serta membuka ruang komunikasi dan edukasi politik bagi masyarakat.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel Andarias Duma menekankan bahwa Pilkada dan Pemilu merupakan perebutan kekuasaan yang sah secara konstitusi. Karena itu, masyarakat harus mendukung pemerintahan yang terpilih.
“Pemilu 2024 sudah melahirkan pemerintahan definitif. Tidak ada lagi nomor satu atau dua, semuanya harus bersatu mendukung pemerintah hasil proses demokrasi,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, turut memaparkan evaluasi Pemilu 2024 yang masih menyisakan catatan, di antaranya praktik politik uang, netralitas ASN, dan integritas penyelenggara. Politisi Partai Golkar itu juga memberi sinyal terkait arah sistem Pemilu 2029 dan 2031 mendatang.
