Luwu Timur, Sulsel — Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Prima Eyza Purnama, kembali menunjukkan kiprah aktifnya dalam forum parlemen. Dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur yang digelar Rabu (30/7/2025), Prima Eyza tampil membacakan pandangan umum fraksi Amanat Nasional atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I, Jihadin Peruge didampingi Wakil Ketua II, Hj. Harisah Suharjo. Turut hadir segenap Anggota DPRD, Wakil Bupati Luwu Timur Hj. Puspawati Husler, para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala OPD, Camat, Kepala Bagian, perwakilan unsur Forkopimda Lutim, dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Prima menyoroti sejumlah isu krusial yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Ia mencermati struktur perubahan anggaran yang memuat pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp 2,08 triliun lebih, serta pembiayaan netto sekitar Rp 5,96 miliar.
“Saya melihat bahwa perubahan APBD ini menjadi momentum penting dalam proses transisi menuju RPJMD 2025–2029, apalagi dengan adanya 113 program unggulan yang dimasukkan. Tapi substansinya tetap harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Beberapa poin penting yang disampaikan Prima antara lain:
1. Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di Towuti, Nuha, dan pesisir Malili yang menurutnya masih menghadapi persoalan air bersih, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
2. Penguatan ekonomi mandiri, sebagai bentuk keberlanjutan dari program bantuan sosial. Prima mendorong peningkatan dukungan terhadap petani, nelayan, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja berbasis digital dan padat karya.
3. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) non-tambang, khususnya di sektor pariwisata, jasa, dan retribusi.
4. Peningkatan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, air bersih, hingga pelayanan administrasi kependudukan.
5. Mitigasi bencana dan krisis lingkungan, dengan menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan penanganan jangka panjang khususnya untuk wilayah rawan banjir seperti Kecamatan Burau.
6. Peningkatan kapasitas ASN, melalui pelatihan berbasis kompetensi, budaya kerja melayani, serta sistem penghargaan yang mendorong kinerja maksimal.
Prima menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel, efisien, dan benar-benar berdampak bagi rakyat.
“Saya percaya bahwa pembangunan yang baik selalu dimulai dari keberpihakan terhadap pelayanan dasar dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita di DPRD,” tutupnya.
Dengan perannya yang konsisten dalam menyuarakan kepentingan publik, Prima Eyza Purnama semakin dikenal sebagai legislator perempuan PKS yang vokal, solutif, dan komitmen membangun Luwu Timur yang lebih maju dan sejahtera.
Tinggalkan Balasan