PALOPO – Pemerintah Kota Palopo mulai menghitung mundur pelantikan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin (Naili-Ome). Penjabat Sekretaris Daerah Palopo, Ilham Hamid, memperkirakan prosesi pelantikan akan berlangsung pada awal Agustus 2025, mengikuti prosedur administratif dari DPRD, Gubernur Sulsel, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Hal tersebut disampaikan Ilham saat memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Wali Kota Palopo, Kamis, 17 Juli 2025. Ia menjelaskan, DPRD telah melayangkan surat pengumuman penetapan pasangan terpilih kepada Gubernur Sulawesi Selatan, yang kemudian akan diteruskan ke Kemendagri.
“Kalau kita hitung-hitung rentang waktu antar-lembaga, itu paling cepat di awal bulan Agustus pelantikan bisa dilakukan,” ujar Ilham di hadapan jajaran ASN dan peserta upacara.
Sebelumnya, LO pasangan terpilih, Wahyuddin Jafar, menyebut estimasi pelantikan antara 22 hingga 27 Juli. Namun perhitungan Ilham menunjukkan waktu yang lebih realistis jika mempertimbangkan alur birokrasi hingga keluarnya SK dari Kemendagri.
Selain menyampaikan agenda politik, Ilham juga mengumumkan kegiatan kolaboratif Pemkot Palopo pada Jumat, 18 Juli 2025, berupa senam dan kerja bakti massal di sekitar Pusat Niaga Palopo (PNP). Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat solidaritas antar pegawai dan elemen masyarakat menjelang transisi pemerintahan.
Usai upacara HKN, Pemkot juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta kepada ahli waris almarhum Musliady, seorang ASN yang baru-baru ini wafat. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ilham Hamid didampingi BPJS Ketenagakerjaan Kota Palopo.
Ilham berharap agar semua unsur pegawai, baik ASN maupun non-ASN termasuk RT/RW dan tenaga keagamaan, aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Perlindungan sosial ini penting untuk memberi rasa aman bagi seluruh aparat dan keluarga mereka,” tutupnya.
Dengan pelantikan yang kian dekat dan aktivitas pelayanan publik yang tetap berjalan, Palopo memasuki babak baru transisi pemerintahan di tengah komitmen memperkuat kesejahteraan dan kedisiplinan sipil.
Tinggalkan Balasan