Luwu, Sulsel— Pemerintah Kabupaten Luwu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan dukungan penuh terhadap kepastian hukum dan percepatan investasi di wilayah Luwu. Dukungan ini ditegaskan dalam audiensi yang digelar antara Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., bersama jajaran Forkopimda dan manajemen PT Masmindo Dwi Area (MDA), Rabu (17/9/2025) di Belopa.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN Luwu, Camat Latimojong, Camat Bajo Barat, Ketua Satgas Percepatan Investasi, Ketua Pokja Percepatan dan Kolaborasi Investasi (POKJA), serta jajaran manajemen MDA.
Dalam audiensi, MDA menyampaikan bahwa sepanjang Agustus 2025 sedikitnya terjadi 16 aksi pemalangan jalan menuju site dan area operasi yang menghambat mobilisasi serta kegiatan perusahaan. Aksi tersebut sebagian besar dipicu isu rekrutmen tenaga kerja dan kesempatan berusaha di lingkar tambang.
Bupati Luwu, H. Patahudding, menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu mendukung investasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh proses, khususnya rekrutmen tenaga kerja, dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja di desa-desa untuk memastikan kebutuhan dapat dipetakan secara adil dan tepat sasaran.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menuturkan bahwa perusahaan selalu mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan dengan warga. “Kami melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuka kembali akses yang terblokade. Selain itu, proses rekrutmen tenaga kerja di Awak Mas Project diwajibkan melalui satu pintu dan mengacu pada prosedur yang telah disepakati dengan POKJA,” ujarnya.
Dalam sesi tanggapan, Ketua DPRD Luwu mendorong adanya transparansi rekrutmen tenaga kerja dan menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu menyoroti pentingnya asas kepastian dan keadilan dengan melibatkan Disnakertrans serta POKJA. Sementara itu, Kapolres Luwu menegaskan kesiapan kepolisian menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil, dan Dandim 1403/Palopo menekankan perlunya sinergi semua pihak untuk menciptakan situasi kondusif.
Sebagai hasil audiensi, disepakati beberapa rekomendasi bersama, antara lain:
1. Rencana tenaga kerja hingga tahun 2025 akan dipublikasikan secara transparan kepada Satgas dan POKJA.
2. Mediasi dan pendekatan kekeluargaan diutamakan untuk membuka pemalangan jalan, namun langkah hukum akan ditempuh bila terjadi provokasi berulang.
3. Penanggung jawab mediasi adalah POKJA dengan dukungan Forkopimda sesuai kewenangan masing-masing.
4. Safari dan penyuluhan hukum akan digelar di desa-desa sepanjang jalur logistik pertambangan.
Dengan komitmen bersama ini, Pemkab Luwu, Forkopimda, dan MDA berharap iklim investasi di Kabupaten Luwu semakin kondusif, kesempatan kerja bagi masyarakat terserap secara adil, serta keberlanjutan proyek Awak Mas tetap terjaga.
Tinggalkan Balasan