Jakarta- Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) yang melarang para kader mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Jawa Tengah, adalah hal wajar sebagai sikap pimpinan partai yang membela anak buahnya.
Saidiman mengatakan, bagi PDIP penetapan tersangka dan penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto sarat politis. “Jika PDI Perjuangan melakukan perlawanan politik, itu sangat wajar dan penting dilakukan,” tuturnya seperti dilansir dari Inilah.com, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Akan tetapi, dia mengingatkan, langkah ini juga tidak bisa membuat Hasto terbebas dari jeratan hukum. Meski diakui sikap ini bisa mengembalikan citra di publik soal adanya oposisi yang siap mengkritik pemerintah.
“Perlawanan politik PDI Perjuangan itu belum tentu membuat Hasto bebas. Tapi itu tetap penting untuk memberi tanda pada publik bahwa masih ada partai yang berani berdiri berseberangan dengan kekuatan politik pemerintah,” ucapnya.
Sebelumnya, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bikin Ketum Megawati Soekarnoputri berang, hingga mengeluarkan instruksi untuk para kadernya tak mengikuti kegiatan pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025) bertanda tangan Megawati. Dalam surat ini, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.
Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis dalam surat tersebut, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.
Diketahui, setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025), para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan langsung menjalani retret atau orientasi khusus di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Retret ini bukan sekadar pertemuan biasa.
Selama delapan hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, para kepala daerah akan mengikuti berbagai pembekalan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Presiden Prabowo sendiri sempat menyinggung agenda ini saat memberikan sambutan setelah pelantikan.
Ada 177 kader PDIP yang dilantik menjadi kepala daerah. Angka itu didapat dari jumlah kader yang mengikuti pembekalan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/2/2025), sehari sebelum pelantikan di Istana Negara.
Dari jumlah itu, baru Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang menyatakan akan mematuhi perintah Megawati. “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Sementara, Gubernur Jakarta Pramono Anung, memilih memilih bungkam saat ditanya mengenai keikutsertaannya dalam retret. Momen itu terjadi saat Pramono melayat ke rumah duka mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo, pada Jumat (21/2/2025).
Saat hendak meninggalkan lokasi, Pramono yang sudah berada di dalam mobil sempat membuka kaca jendela. Namun, ketika awak media menanyakan apakah ia akan menghadiri retret hari ini, ia tidak memberikan jawaban dan langsung menutup kaca mobilnya kembali.
Tinggalkan Balasan